Jaga Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok, Pemprov Kalteng Perkuat Koordinasi Pusat dan Daerah
Redaksi 
Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (5/5/2026).
Palangka Raya, detakkalteng.com – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (5/5/2026).
Tampak hadir Forkopimda, Kepala Perum Bulog Kanwil Kalimantan Tengah Erwin Budiana serta Kepala OPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dan dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, yaitu Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, Direktur Statistik Harga BPS Sarpono, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Kelik Budiana. Hadir pula secara daring sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga lainnya. Rapat ini juga dihadiri secara daring oleh jajaran Pemda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dikesempatan tersebut, Tomsi Tohir mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada April 2026 secara year-on-year terkendali di angka 2,42 persen. Angka ini masih sesuai dengan target pemerintah, yaitu 1,5 hingga 3,5 persen, yang dinilai menguntungkan konsumen maupun produsen.
Meski inflasi terkendali, Tomsi mengimbau pemerintah daerah (Pemda) maupun kementerian/lembaga terkait untuk tidak berpuas diri. Ia mengingatkan semua pihak agar terus berupaya menjaga harga komoditas tetap terkendali sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Ketersediaan stok pangan saat ini lebih dari cukup. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus aktif menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi kenaikan harga di pasar,” tegas Tomsi.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono menyampaikan bahwa inflasi nasional secara tahunan pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen, dengan sejumlah komoditas pangan yang masih perlu mendapat perhatian dalam upaya pengendalian inflasi.
“Inflasi nasional secara tahunan pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen. Meskipun relatif terkendali, sejumlah komoditas pangan masih perlu mendapat perhatian dalam rangka pengendalian inflasi,” ujar Ateng.
Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menyatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi bersama seluruh pemerintah kabupaten dan pemerintah kota melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah serta perangkat daerah terkait.
“Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan karena stabilitas harga berpengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Yuas.
Yuas menyampaikan bahwa berdasarkan data terbaru, inflasi Kalimantan Tengah tercatat sebesar 3,66 persen dan menempati urutan ketujuh tertinggi secara nasional.
“Inflasi Kalimantan Tengah yang masih berada di atas rata-rata nasional menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus melakukan langkah pengendalian secara terukur dan berkelanjutan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yuas menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus mengoptimalkan upaya strategis melalui pasar murah, pemantauan harga bahan pokok, serta penguatan distribusi logistik antardaerah.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Badan Urusan Logistik, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga kebutuhan pokok,” pungkasnya. (Red)
