Arahan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Pujon

Pujon, detakkalteng.com – Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh seluruh program pembangunan yang dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat desa.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti pelaksanaan pengarahan Bupati Kapuas HM Wiyatno yang sekaligus berdialog bersama para kepala desa, tokoh masyarakat, dan jajaran perangkat daerah dalam rangka mematangkan arah kebijakan pembangunan desa untuk Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Pujon, Selasa (5/8/2025).

Menurut Ardiansah, pembangunan yang efektif harus berpijak pada kondisi nyata di lapangan dan menjawab langsung permasalahan serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Ia menegaskan bahwa DPRD siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan desa dalam menyukseskan program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ardiansah juga mengajak seluruh kepala desa di Kabupaten Kapuas untuk lebih proaktif dalam menyusun dan mengajukan usulan program pembangunan. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif dari pemerintah desa dalam proses perencanaan agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal dan berkelanjutan.

Menurutnya, keterlibatan kepala desa dan perangkatnya akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan desa, serta meminimalisir program-program yang tidak tepat sasaran.

Sebelumnya, Bupati HM Wiyatno menyampaikan bahwa pembangunan desa menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Kabupaten Kapuas. Salah satu fokus kebijakan yang kembali ditegaskan adalah alokasi anggaran sebesar Rp1 miliar per tahun untuk masing-masing desa dan kelurahan, di luar Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), selama lima tahun masa kepemimpinan.

“Tidak mungkin desa tidak tertata selama lima tahun dengan alokasi anggaran Rp5 miliar, selama digunakan dengan baik dan benar. Prioritas kita tetap pada perbaikan jalan dan sarana prasarana desa di tahun-tahun awal,” tegas HM Wiyatno.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyinggung rencana pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pujon, termasuk peningkatan jalan menuju rumah sakit dan pembangunan bundaran baru yang akan diumumkan segera. Beliau juga mengajak tokoh adat untuk turut menyumbang ide dalam penamaan dan desain bundaran tersebut, yang akan menjadi ikon wilayah Pujon.

“Silakan para demang dan mantir berdiskusi. Kami menyiapkan hadiah bagi pemenang desain nama dan lambang bundaran,” ujar Bupati.

Dialog bersama kepala desa juga membahas penataan pembangunan lintas sektor yang bersumber dari APBD kabupaten, provinsi, hingga pusat. Bupati menekankan pentingnya koordinasi seluruh usulan pembangunan melalui kepala desa sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur pemerintahan desa.

“Semua usulan pembangunan harus melalui kepala desa. Jangan sampai pemerintah daerah memberi bantuan, tapi kadesnya tidak tahu-menahu,” tambahnya.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan perangkat daerah dalam mendorong percepatan pembangunan, termasuk dalam penanganan masalah sosial, stunting, kesehatan, dan pendidikan. Ia juga menegaskan bahwa kepala desa adalah pemimpin tertinggi di desanya masing-masing, yang harus didukung penuh oleh pemerintah kabupaten.

Dalam arahannya, Bupati juga menyampaikan program strategis lainnya, seperti rencana pembangunan transmigrasi lokal untuk masyarakat terdampak banjir di lima kecamatan, guna mengubah pola hidup warga dari hanya menangkap ikan menjadi budidaya pertanian yang produktif.

“Kami sudah usulkan transmigrasi lokal agar masyarakat yang tinggal di pinggir sungai bisa dibangunkan rumah, diberi bibit, pupuk, dan dibina, agar bisa hidup lebih layak,” jelasnya.

Bupati juga berharap agar ke depan Kabupaten Kapuas dapat menjadi salah satu lumbung pangan utama di Kalimantan Tengah, sebagaimana ditunjukkan dengan keberhasilan panen raya di beberapa desa seperti Terusan, Tamban Catur, Lumpak, hingga Kapuas Timur, yang mencakup ribuan hektar lahan.

Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh kepala desa untuk aktif melaporkan kondisi fasilitas pendidikan dan kesehatan yang rusak, serta turut mengawasi kehadiran dan kinerja para tenaga guru dan medis di desa masing-masing.

“Silakan laporkan ke kepala dinas jika ada guru atau tenaga medis yang tidak aktif. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang,” tutup Bupati.

Kegiatan ini menjadi momen penting dalam memperkuat arah pembangunan desa berbasis musyawarah, keberpihakan kepada masyarakat, dan sinergi antarlembaga demi mewujudkan Kapuas yang tertata, tangguh, dan mandiri.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Dr. Usis I. Sangkai, para anggota DPRD, serta jajaran kepala dinas lingkup Pemkab Kapuas. (AE)