Menko Polkam Kunjungi Kapuas, Bahas Karhutla hingga Konflik Agraria

KUALA KAPUAS, detakkalteng.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kapuas, Jumat (31/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan strategis.

Kegiatan yang berlangsung di Hall Rujab Bupati Kapuas itu dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah H Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo, Bupati Kapuas HM Wiyatno, Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, serta unsur TNI dan Polri.

Sejumlah bupati dan wakil bupati di wilayah Kalimantan Tengah beserta unsur Forkopimda masing-masing turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Bupati Kapuas HM Wiyatno, SP memaparkan kondisi terkini Kabupaten Kapuas, terutama mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menjadi perhatian pada musim kemarau.

Paparan tersebut mencakup perkembangan titik panas (hotspot) dan kondisi Karhutla di wilayah Kabupaten Kapuas hingga 29 Juli 2026, termasuk berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah daerah.

Pemkab Kapuas telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla serta membentuk Satuan Tugas Penanganan Karhutla hingga tingkat kecamatan dan desa. Pemerintah daerah juga menerbitkan surat edaran kepada camat, kepala desa/lurah, serta perusahaan besar swasta untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

“Pemerintah daerah juga terus melaksanakan patroli terpadu, sosialisasi pencegahan Karhutla, apel siaga, rapat koordinasi, hingga penegakan hukum bersama Kepolisian, Kejaksaan, dan Dewan Adat guna mencegah pembukaan lahan dengan cara Dibakar,” jelas Wiyatno dalam paparannya.

Selain langkah tersebut, Bupati Kapuas telah menyurati perusahaan perkebunan, pertambangan, HTI, dan HPH agar turut berperan aktif dalam pencegahan serta penanganan Karhutla di wilayah operasional masing-masing.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah H Agustiar Sabran menyampaikan gambaran mengenai kondisi dan potensi Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia sekaligus memiliki posisi strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam di berbagai sektor, mulai dari kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan hingga pertambangan. Potensi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.

Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Sejumlah persoalan seperti Karhutla, pertambangan tanpa izin, illegal logging, hingga konflik penguasaan lahan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, dunia usaha, serta masyarakat.

Ia berharap kunjungan Menko Polkam dapat semakin memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani berbagai persoalan strategis di Kalimantan Tengah.

Menanggapi paparan tersebut, Menko Polkam RI Djamari Chaniago menyatakan Kalimantan memiliki nilai strategis bagi Indonesia. Selain menjadi penyangga IKN, kawasan tersebut juga berperan dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Karena itu, menurutnya, stabilitas keamanan dan keberlanjutan pembangunan di Kalimantan merupakan tanggung jawab bersama.

Dalam arahannya, Djamari menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian, antara lain penanganan Karhutla, pemberantasan pertambangan tanpa izin (PETI), illegal logging, penyelesaian konflik agraria, serta penguatan koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan aparat penegak hukum.

Berbagai persoalan tersebut, kata dia, perlu ditangani secara terpadu dengan mengedepankan pencegahan, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat.

Menko Polkam juga menjelaskan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia yang mengusung konsep “President of Solutions”, yakni pemerintahan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur.

Konsep tersebut diwujudkan melalui berbagai program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan nasional, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Pertemuan yang dikemas dalam suasana silaturahmi dan kunjungan kerja itu berlangsung hangat dengan dialog serta semangat kebersamaan. Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Kapuas, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah. (AE)