Ditengah Karhutla, PNS Gol I-II, PPPK, PPPK Paruh Waktu dan Outsourcing Pemprov Kalteng Terima Paket Bantuan Pangan

PALANGKA RAYA, detakkalteng.com – Sebanyak 4.000 paket bantuan pangan disalurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada aparatur yang berada di lingkungan Pemprov Kalteng. Bantuan tersebut menyasar PNS Golongan I dan II, PPPK, PPPK Paruh Waktu, serta tenaga outsourcing.

Penyerahan bantuan yang digagas Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran itu berlangsung di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Kamis (17/9/2026).

Penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap aparatur, khususnya di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah Kalteng.

Paket bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan penerima sekaligus meringankan pengeluaran rumah tangga di tengah situasi yang dihadapi masyarakat akibat karhutla.

Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian kepada seluruh pihak, termasuk aparatur yang selama ini menjalankan tugas pelayanan publik.

“Pemerintah harus memperhatikan semuanya. Kita tidak boleh memikirkan diri sendiri. Apa yang sudah kita pimpin, harus kita perhatikan,” ujarnya.

Agustiar mengatakan, bantuan pangan menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah sekaligus upaya membantu menjaga daya beli kelompok masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, program pangan murah dan bantuan serupa diharapkan dapat terus dilakukan secara berkala dengan menyesuaikan kemampuan pemerintah daerah.

Meski demikian, Gubernur mengingatkan bahwa perhatian pemerintah harus diikuti dengan tanggung jawab aparatur dalam menjalankan tugas.

Di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi, ia meminta jajaran pemerintahan tetap menjaga semangat, kebersamaan, disiplin dan komitmen terhadap pelayanan publik.

“Kebijakannya bagaimana masyarakat merasakan kebijakan kita semua ini. Itu tujuannya,” tegasnya.

Agustiar juga mengingatkan ASN agar bantuan yang diterima tidak menjadi alasan untuk mengurangi tanggung jawab. Menurutnya, setiap aparatur tetap dituntut menjalankan kewajiban secara disiplin, berkarakter, kompeten, serta menjaga sikap dan etika.

“Pemerintahan ini adalah pelayanan. Kita abdi negara, negara abdi rakyat,” katanya.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden menyampaikan bahwa bantuan merupakan bentuk perhatian Gubernur terhadap aparatur, terutama yang terdampak kondisi karhutla.

Namun, Linae menegaskan bahwa penerimaan bantuan tetap harus diiringi pelaksanaan kewajiban sebagai aparatur. Termasuk bagi PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu, disiplin serta kinerja tetap menjadi bagian dari evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Selain menerima bantuan, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban harus berjalan berimbang,” ungkap Linae.

Ia menambahkan, setiap aparatur tetap memiliki tanggung jawab di perangkat daerah masing-masing. Dengan adanya bantuan tersebut, aparatur diharapkan dapat semakin bersemangat menjalankan tugas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun isi setiap paket bantuan terdiri atas 5 kilogram beras, 2 kilogram minyak goreng, dan 1 kilogram gula pasir.

Penyaluran 4.000 paket bantuan ini menjadi bagian dari kepedulian Pemprov Kalteng dalam menghadapi dampak karhutla. Penanganan kondisi tersebut tidak hanya dilakukan melalui pemadaman dan pengendalian kebakaran, tetapi juga dengan memperhatikan kebutuhan dasar kelompok yang terdampak.

Semangat gotong royong dan kepedulian sosial pun terus didorong agar dampak karhutla dapat dihadapi secara bersama-sama. (Red)