Sahli Yuas Elko Hadiri Rakor Inflasi Bersama Mendagri

Palangka Raya, detakkalteng.com – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara daring dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (6/4/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian, membahas agenda strategis mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan, serta evaluasi dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah.

Tampak hadir unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah serta Kepala OPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara virtual dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Taruna Ikrar, serta Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti.

Dalam sambutannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi nasional turun menjadi 3,48 persen dan masih berada dalam rentang target pemerintah. Meski demikian, pemerintah daerah (Pemda) diminta tidak berpuas diri serta tetap mewaspadai potensi tekanan inflasi ke depan.

“Kita bersyukur karena inflasi kita terjaga, cukup baik turun ke angka, masuk dalam angka target di bawah 3,5 persen, 3,48 persen, tapi jangan kita berpuas diri,” ujarnya seperti dilansir dari Puspen Kemendagri.

Meski capaian tersebut dinilai membaik, kondisi inflasi ini masih belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya Pemda tidak hanya mengacu pada inflasi tahunan (year on year), tetapi juga mencermati inflasi bulanan (month to month) yang dinilai lebih mencerminkan tren terkini.

“Yang lebih utama sekali sebetulnya adalah month to month, waktu dari bulan ke bulan Februari ke Maret itu yang lebih menggambarkan tren dibanding dari membandingkan di tahun lalu,” jelasnya.

Sementara itu dalam keterangannya, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menyampaikan bahwa pemantauan stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan adalah langkah strategis untuk mengantisipasi fluktuasi inflasi daerah. Hal ini dilakukan guna memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional maupun isu penyesuaian harga energi.

“Ketersediaan stok pangan di Kalimantan Tengah, khususnya komoditas beras, saat ini dipastikan dalam kondisi cukup dan aman. Namun, kita harus waspada dan memastikan ketersediaan barang pokok terjaga guna menjamin stabilitas harga di pasar, meskipun inflasi nasional menunjukkan tren menurun secara year-on-year,” tutur Yuas.

Lebih lanjut, Yuas menjelaskan bahwa isu penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah faktor strategis yang memengaruhi psikologi pasar serta biaya logistik, dan mengonfirmasi bahwa rencana kenaikan tersebut tidak direalisasikan sehingga stabilitas harga di masyarakat diharapkan tetap terjaga.

“BBM dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan berdampak pada naiknya biaya angkut barang kebutuhan pokok. Namun, karena rencana kenaikan tersebut tidak direalisasikan, stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar diprediksi tetap terjaga,” ungkap Yuas.

Yuas menyampaikan bahwa berdasarkan laporan harian SPHP, sejumlah komoditas seperti cabai, bawang merah, telur, dan daging ayam ras mengalami kenaikan harga karena Idulfitri dan bukan dampak perubahan harga BBM, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap fokus mengawasi inflasi serta harga yang diatur pemerintah (administered prices) khususnya pada sektor transportasi udara.

“Kenaikan harga pada komoditas seperti cabai, bawang merah, telur, serta daging ayam terjadi karena dampak lebaran. Namun, pemerintah terus memonitor inflasi dan harga yang diatur pemerintah, termasuk tiket pesawat, agar tetap berada dalam rentang yang terkendali,” pungkas Yuas.

Rakor ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat guna menjamin stabilitas ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai. (Red)