Pemkab Mura Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dan Pembahasan Program Tiga Juta Rumah

Puruk Cahu, detakkalteng.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) melalui Asisten III Setda Kabupaten Mura, Andri Raya, bersama sejumlah pejabat terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah secara virtual dari ruang kerja Sekda setempat, Selasa (4/11/2025).

Rakor yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini rutin digelar setiap awal pekan dan kali ini dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian.

Rakor tersebut dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, antara lain Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Telisa Aulia Falianty. Sejumlah pejabat lainnya mengikuti secara virtual, bersama jajaran Pemda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Mendagri Muhammad Tito Karnavian memaparkan data inflasi yang tercatat pada bulan Oktober 2025 dengan angka year on year (yoy) sebesar 2,86 persen.

Angka ini menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, namun tetap dianggap aman karena berada dalam kisaran target pemerintah yang ditetapkan antara 2,5 persen plus minus 1 persen.

Dalam penjelasannya, Mendagri menyampaikan bahwa angka 2,86 persen masih dalam posisi yang aman.

Ia menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan harga agar menguntungkan baik produsen maupun konsumen. Selain itu, komoditas penyumbang tertinggi inflasi secara yoy pada Oktober 2025 adalah perhiasan, cabai merah, beras, tarif air minum, dan ikan segar.

Dalam konteks inflasi bulanan, perhiasan dan cabai merah juga menjadi komoditas yang mengalami kenaikan signifikan.

Mendagri juga menegaskan bahwa pemerintah perlu menjaga stabilitas komoditas yang bergejolak agar tidak memberikan dampak negatif terhadap inflasi. Ia mengingatkan bahwa kebijakan subsidi, seperti subsidi listrik, sangat penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

Menjelang periode Natal dan Tahun Baru, Mendagri meminta pemerintah daerah untuk tidak menaikkan tarif layanan, yang dapat berpotensi mendorong inflasi.

Ia juga menjanjikan koordinasi dengan kementerian terkait untuk menjaga kestabilan harga tiket transportasi menjelang liburan.

Selain fokus pada inflasi, Kemendagri bersama Kementerian PUPR juga membahas evaluasi dukungan daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah, yang merupakan program prioritas nasional dalam periode 2025–2029. Program ini bertujuan mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menekan angka backlog perumahan di Indonesia.

Daerah didorong untuk mempercepat proses perizinan pembangunan rumah, penyediaan lahan strategis, dan pemberian kemudahan administrasi bagi pengembang. Dalam paparan Kemendagri, disampaikan bahwa program perumahan rakyat memiliki dampak berganda terhadap ekonomi, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat, hingga mendorong sektor industri bahan bangunan lokal.

Kemendagri juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah, BPS, dan Kementerian PUPR agar program perumahan berjalan tepat sasaran. Daerah yang memiliki ketersediaan lahan dan dukungan pembiayaan diharapkan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program tiga juta rumah di tahap awal. (red)