Wujudkan Sistem Birokrasi yang Bersih dan Bebas Korupsi, Pemkab Barut Rakor Bersama KPK RI
Redaksi 
Suasana Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. (Foto : Diskominfosandi Barut)
Jakarta, detakkalteng.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan sistem birokrasi yang bersih dan bebas korupsi.
Bupati Barito Utara memimpin langsung Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang berlangsung khidmat di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Hadir mendampingi Bupati, Wakil Bupati, jajaran DPRD dan Sekda serta kepala perangkat daerah Kabupaten Barito Utara lainnya.
Pertemuan strategis ini membedah capaian program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) guna memastikan seluruh lini administrasi di daerah berjalan sesuai regulasi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barito Utara menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ibu Ely Kusumastuti, beserta jajaran yang telah memberikan arahan serta penguatan bagi aparatur daerah.
Keterbukaan pemerintah daerah menjadi langkah awal yang berani untuk melakukan transformasi sistem secara berkelanjutan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Utara, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim KPK yang berkenan memberikan pendampingan. Kami berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan sistem, memperkuat pengawasan internal, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas,” ucap Bupati H. Shalahuddin.
Fokus perbaikan kali ini mencakup sinkronisasi pokok pikiran DPRD, teknis pengadaan langsung, optimalisasi e-purchasing, hingga penertiban tata kelola hibah dan bantuan sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Dengan dukungan penuh dari Ketua dan Anggota DPRD serta jajaran kepala perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara optimis bahwa pembenahan di sektor-sektor krusial ini akan meningkatkan kepercayaan publik.
Langkah proaktif ini diharapkan mampu meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Sumber : Diskominfosandi Barut)
