Rapat APBD Tahun Anggaran 2026, Persiapkan Arah Kebijakan dan Rencana Pembangunan Daerah
Detak Utama 
Muara Teweh, detakkalteng.com – Pemerintah Kabupaten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara menggelar rapat persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026, Selasa (11/11/2025).
Rapat ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan arah kebijakan dan rencana pembangunan daerah yang merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan anggaran disusun dengan baik.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP., dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Drs. Muhlis, yang hadir mewakili Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, S.T., M.T., bersama Tim Penyusun Anggaran Daerah serta anggota DPRD Kabupaten Barito Utara.
Dikesempatan tersebut, Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP., menekankan bahwa persiapan APBD bukan sekadar soal angka dan pengeluaran, tetapi lebih pada memastikan setiap rupiah dari anggaran daerah diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Melalui sinergi bersama, kita ingin menghadirkan APBD yang realistis dan berdampak nyata,” ucap Hj. Mery.
Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen DPRD dalam merancang anggaran yang berfokus pada kebutuhan warga.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Drs. Muhlis, juga menekankan pentingnya kesinambungan antara hasil pembangunan tahun sebelumnya dengan arah kebijakan APBD 2026.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menyusun anggaran secara efektif, efisien, dan transparan. Ini merupakan jaminan bahwa program prioritas dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Barito Utara.
Setelah sesi pembukaan, rapat dilanjutkan dengan diskusi mengenai struktur rancangan APBD yang mencakup pembahasan prioritas belanja dan arah kebijakan fiskal daerah. Kegiatan tersebut berjalan lancar dan mencerminkan semangat kolaboratif antara pemerintah daerah dan DPRD, menegaskan komitmen bersama untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik dan berpihak pada masyarakat. (Red/Sumber:dikominfosandi Barut)
