Pemprov Kalteng Laksanakan Rilis Akhir Tahun 2025

Palangka Raya, detakkalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rilis penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (31/12/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, unsur Forkopimda, Plt. Sekda Leonard S. Ampung, serta kepala perangkat daerah lingkup Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa hampir satu tahun kepemimpinannya bersama Wagub, terhitung sejak 20 Februari hingga 31 Desember 2025, telah dilalui dengan baik.

“Meski Tahun 2025 penuh dinamika, khususnya adanya efisiensi anggaran dari Rp10,5 triliun yang turun menjadi Rp8,35 triliun, namun berbagai capaian kinerja positif mampu diraih. Hal ini merupakan buah dari kerja keras dan sinergi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Gubernur.

Gubernur pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD, Forkopimda, pemerintah kabupaten dan kota, akademisi, perbankan, dunia usaha, serta seluruh masyarakat Kalimantan Tengah atas dukungan dan kolaborasi yang telah terjalin.

Ia menegaskan bahwa Tahun 2025 telah dilalui dengan diletakkannya fondasi pembangunan dan mulai dirasakannya berbagai perubahan, namun capaian tersebut bukanlah akhir dari perjalanan pembangunan daerah.

“Ke depan, tantangan pembangunan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, saya bersama Wakil Gubernur berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat melalui penguatan komunikasi, sinergi, dan kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.

Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong pembangunan Kalimantan Tengah yang semakin optimal, merata, dan berkeadilan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, tanpa kecuali, baik di wilayah pedalaman maupun perkotaan.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah akan terus melangkah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Arah pembangunan daerah berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan, berakar pada kearifan lokal, serta sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menegaskan komitmennya untuk mendukung sepenuhnya Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui pelaksanaan berbagai program strategis nasional.

“Berlandaskan filosofi Manggatang Utus, kami bertekad mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak serta seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkapnya.

Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus melangkah bersama mewujudkan Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Bermartabat, sebagai bagian dari perjalanan besar bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya semangat gotong royong, termasuk bersama insan pers, dalam membangun Bumi Tambun Bungai.

Pada kesempatan tersebut, Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga menyampaikan informasi terkait kondisi fiskal daerah. Dari anggaran APBD Tahun 2026 sebesar Rp5,3 triliun, belanja langsung atau operasional hanya sebesar Rp1,6 triliun, lebih rendah dibandingkan belanja langsung atau operasional Tahun 2015 yang mencapai Rp1,9 triliun. Jika disesuaikan dengan nilai mata uang saat itu, nilainya jauh lebih kecil.

“Namun demikian, kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan optimal kepada masyarakat,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Plt. Sekda Leonard S. Ampung turut menyampaikan menjelaskan bahwa forum ini dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang Tahun 2025. Informasi tersebut mencakup sektor pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, termasuk keterpaduannya dengan aspek pertahanan dan keamanan, stabilitas ekonomi, serta kondisi makro daerah.

“Forum ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik, sekaligus sebagai sarana komunikasi strategis antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat,” tutur Sekda. (Red/Sumber : MMC Kalteng)