Buka Rakor Penanggulangan Kemiskinan, Wagub : SDGs Sebagai Upaya Sejahterakan Masyarakat Secara Berkesinambungan
Redaksi 
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 di Aula Kantor Bapperida Provinsi Kalteng
Palangka Raya, detakkalteng.com – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025, di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Kamis (21/11/2025).
Hadir sebagai narasumber, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan, Setwapres RI, Adyawarman dan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah Agnes Widiastuti, Tenaga Ahli Penyusunan RPKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dari UGM Yogyakarta, Agung Satriyo Nugroho dan Aries Dwi Wahyu Rahmadana.
Turut hadir pada rakor ini unsur Forkopimda, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, Asisten Gubernur, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah terkait, para Tenaga Ahli penyusunan RPKD, serta para Wakil Bupati/Wakil Wali Kota selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota.
Dalam sambutannya, Wagub Edy Pratowo menyampaikan Sustainable Developmnt Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen nasional dan juga global dalam upaya menyejahterakan masyarakat secara berkesinambungan.
“Adapun Tujuan Pertama dari pembangunan berkelanjutan tersebut adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun,” ucap Wagub.
Selain itu Kemiskinan dapat menghasilkan suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Keterbatasan tersebut tidak hanya mencakup kekurangan finansial, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kurangnya kualitas hidup secara umum.
Sebagai informasi Berdasarkan data BPS, Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah periode Maret 2025 berada di angka 5,19% atau sebanyak 147.800 jiwa, menurun dibandingkan periode September Tahun 2024 yang sebesar 5,26% atau sebanyak 149.240 jiwa. Sedangkan Garis Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 4,83% menjadi Rp 654.066 perkapita perbulan pada tahun 2025.
“Walaupun Garis Kemiskinan kita memang berada di atas Nasional, tetapi Tingkat Kemiskinan kita masih di bawah nasional”, tambahnya.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 43/07/62/Th. XIX tanggal 25 Juli 2025, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah selama periode September 2024 – Maret 2025, antara lain Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 4,04% (y-on-y), melambat dibanding Triwulan I Tahun 2024 yang sebesar 5,01%, Perkembangan harga pada Februari 2025 (y-on-y) mengalami inflasi sebesar 0,28 persen. Untuk itu, TPID agar terus berupaya mengontrol inflasi ini, terutama komoditas makanan dan non makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan; data kemiskinan bulan Maret 2025 menunjukkan perubahan terbaru, di mana kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dari di pedesaan.
Namun, jika ditinjau dari capaian TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Februari 2025, TPT perkotaan terus turun, sedang di pedesaan mengalami kenaikan.
“Kondisi ini mengindikasikan bahwa kita perlu lebih optimal lagi dalam meningkatkan lapangan kerja di pedesaan untuk lebih menyerap tenaga kerjanya, agar dapat mengurangi potensi terjadinya migrasi, termasuk migrasi masyarakat miskin dari pedesaan ke perkotaan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, untuk memperkuat upaya mengatasi kemiskinan, Wagub mengingatkan ada beberapa hal penting yaitu update data-data makro dan sektoral terkait kemiskinan untuk analisa kondisi terkini, dan segera menyesuaikan kebijakan terhadap kondisi tersebut.
Selain itu perlu adanya proses penyusunan Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Tahun 2025-2029. “Untuk itu, kami harapkan masukan agar dokumen itu nantinya dapat menjadi panduan kita dalam proses perencanaan lainnya,” tambahnya.
Dalam penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukanu update kebijakan terbaru dari pemerintah pusat untuk kita kolaborasikan di daerah. Sebagai contoh Program Sekolah Rakyat, Program Makan Bergizi Gratis, serta Program Koperasi Merah Putih.
Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota meminta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada Bappenas. Ditambah lagi dengan adanya Walidata Daerah atau Diskominfosantik agar aktif memproses permohonannya, dengan dibantu Koordinator Satu Data Daerah atau Bapperida dalam proses penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) DTSEN-nya.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.
“Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi memiliki tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup provinsi. Untuk itu, diperlukan pertemuan antar-stakeholder guna memperkuat koordinasi penanggulangan kemiskinan,” jelasnya.
Pada kegiatan Rakor tersebut juga dilaksanakan Penyerahan Apresiasi Kepada Kabupaten/Kota yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan yaitu kepada Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Seruyan.
Pada kegiatan Rakor tersebut juga dilaksanakan Penyerahan Apresiasi Kepada Kabupaten/Kota yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan diserahkan oleh Wagub Kalteng dan Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan, Setwapres RI, Adyawarman didampingi Plt. Sekda Kalteng dan diserahkan kepada Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Seruyan. (Red)
