Kunjungan BPK RI Perwakilan Kalteng Disambut Bupati dan Wakil Bupati Mura

Puruk Cahu, detakkalteng.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) dalam rangka pertemuan sekaligus percepatan dan efisiensi pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di ruang kerja Bupati Murung Raya, Kamis (31/7/2025).

Kunjungan ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPK RI Kalteng, Dodik Achmad Akbar, yang hadir bersama jajaran, termasuk Kepala Bidang Pemeriksaan Kalimantan Tengah II, Subkhan Affandi dan Agung Hartono, serta Ketua Tim Pemeriksaan LKPD 2024 Dony Rahadian.

Kehadiran mereka disambut langsung oleh Bupati Heriyus didampingi Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, bersama Plt. Sekda Sarwo Mintarjo, Inspektur Rudie Roy, Kepala BPKAD, Lentine Miraya dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Heriyus menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menyebut bahwa kunjungan ini sesuai dengan harapan Pemerintah Daerah, karena memberikan ruang untuk menerima masukan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPK-RI mengatakan bahwa langkah percepatan pemeriksaan keuangan tahun 2024, termasuk kesiapan dokumen pendukung, efektivitas belanja daerah, serta efisiensi pengelolaan anggaran. Konsolidasi awal yang dilakukan diharapkan mampu, percepatan dan memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan.

Bupati Heriyus juga memaparkan arah pembangunan strategis Murung Raya, termasuk pembangunan infrastruktur transportasi guna membuka keterisolasian wilayah, perluasan cetak sawah dan pengembangan padi gogo dalam mendukung ketahanan pangan serta tantangan dalam pengelolaan kawasan hutan, turut menjadi perhatian.

Selain itu, dijelaskan pula bahwa penyusunan laporan pokok LKPD masih dalam proses akibat kendala teknis. Namun, Pemkab menyambut baik pendampingan dari BPK RI guna memastikan pelaporan berjalan tertib dan tepat waktu. Pemerintah daerah terbuka terhadap arahan untuk memperbaiki tata kelola yang masih perlu ditingkatkan. (Red)