Apkasi Fasilitasi Penguatan Perencanaan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Redaksi 
(foto : ig @apkasi)
Banjarmasin, detakkalteng.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengambil langkah reformasi dalam tata kelola birokrasi dan sistem perencanaan pembangunannya. Sebanyak 195 aparatur sipil negara dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Banjarmasin. Kegiatan intensif selama tiga hari ini difasilitasi langsung oleh Apkasi.
Langkah ini demi memastikan setiap program kerja berjalan efektif, akuntabel, dan selaras dengan agenda nasional. Terlebih dengan implementasi SIPD sebagai platform nasional, aparatur dituntut mengubah paradigma berpikir agar dokumen perencanaan tahunan tidak sekadar menjadi formalitas anggaran.
Wakil Ketua Umum Apkasi Yusuf Rio Wahyu Prayogo menegaskan, potensi inovasi di tubuh birokrasi sering kali tersumbat oleh ego sektoral. Bupati Situbondo ini mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Manfaatkan momentum ini untuk mengeluarkan potensi tersebut, dan kurangi ego sektoral antar-OPD karena ini sering kali menjadi penghambat kualitas birokrasi daerah,” ujarnya pada Rabu (15/07/2026).
Sinkronisasi program dari hulu ke hilir memang menjadi tantangan klasik di banyak daerah. Kepala Bapperida Barito Utara Yaser Arapat menjelaskan, bimtek ini krusial untuk mempertajam kompetensi teknis aparatur. Kegiatan bertujuan “meningkatkan kapasitas SDM dalam menyusun dokumen perencanaan secara berkualitas, terintegrasi, akuntabel, dan selaras dengan arah pembangunan daerah serta nasional.”
Mewakili Bupati Barito Utara Shalahuddin, Asisten Administrasi Umum Setda Annisa Cahyawati menyampaikan pesan kuat mengenai filosofi kerja organisasi. “Sebesar 50 persen keberhasilan ditentukan oleh perencanaan yang matang. Manfaatkan kegiatan ini untuk mengambil ilmu dan segera diimplementasikan agar kualitas perencanaan meningkat dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Selama bimtek, para peserta digembleng langsung oleh para pakar kompeten dari Kemendagri, Kementerian PANRB, dan KPPOD. Melalui simulasi aplikasi dan penyusunan Pohon Kinerja yang selaras dengan SAKIP, sinergi ini diharapkan melahirkan tata kelola pemerintahan Barito Utara yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. (Sumber : ig @apkasi)
