Gubernur, Forkopimda Kalteng Bersama Serikat Buruh Dialog Bahas Berbagai Isu Ketenagakerjaan

Palangka Raya, detakkalteng.com – Bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) Tahun 2026, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menerima langsung aspirasi serikat buruh dalam Diskusi Ketenagakerjaan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Tengah, yang digelar di Istana Isen Mulang, Jumat (1/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 16.00 WIB tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum dialog antara pemerintah, aparat, dan perwakilan serikat buruh guna membahas berbagai isu ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Panglima Kodam (Pangdam) XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., Kabinda Kalteng Marsma TNI Muhammad Nur, S.Sos., Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Drs. Yosi Muhamartha, Wakil Ketua DPRD Kalteng Ansharie, Anggota DPD RI Hj. Siti Aseanti, Plt. Sekda Kalteng dr. Linae Victoria Aden, M.M.Kes., pimpinan perangkat daerah, asosiasi pengusaha, dan perwakilan serikat pekerja/buruh se-Kalimantan Tengah.

Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran menekankan pentingnya penyampaian aspirasi secara konstruktif dan menjaga kondusivitas daerah. Ia mengapresiasi langkah buruh yang memilih dialog dibanding aksi turun ke jalan.

“Kami selaku pemerintah daerah sangat bahagia dan bangga. Ini yang kami harapkan. Daripada turun ke jalan, bakar-bakar yang tidak jelas, kita lebih baik berdiskusi seperti ini, melihat substansi dan dampaknya bagi daerah,” ujar Gubernur.

Ia juga mengingatkan agar setiap bentuk partisipasi dalam isu nasional tetap mempertimbangkan kepentingan daerah.

“Kalau partisipasi, harus ada ukurannya. Jangan sampai daerah kita dirugikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur mengangkat nilai kearifan lokal Kalimantan Tengah, yakni semangat kebersamaan dan persatuan.

“Kita punya warisan leluhur yang harus dijaga. Identitas kita adalah kebersamaan. Dengan kebersamaan, kita mudah berkoordinasi dan mengantisipasi berbagai persoalan,” katanya.

Dalam forum tersebut, Gubernur turut memaparkan kondisi fiskal daerah yang saat ini mengalami keterbatasan. Ia menyebutkan anggaran pembangunan mengalami penurunan signifikan dibanding periode sebelumnya, sehingga diperlukan sinergi semua pihak dalam menghadapi tantangan pembangunan.

“Kami ingin melihat masyarakat bahagia, itu kebahagiaan kami. Tapi dengan kondisi anggaran yang terbatas, semua harus kita hadapi bersama,” ungkapnya.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi tetap berkomitmen terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk buruh. Salah satu kebijakan yang ditekankan adalah kewajiban perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.

“Kalau ada investasi masuk, tenaga lokal harus diutamakan. Wajib menerima tenaga kerja lokal, itu komitmen kami,” tegas Gubernur.

Ia juga menegaskan komitmennya dalam sektor pendidikan sebagai upaya memutus rantai kemiskinan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menggagas program kuliah gratis serta berbagai intervensi sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu, termasuk keluarga buruh.

“Kami tidak ingin melihat anak-anak Kalimantan tidak bisa sekolah. Pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan serikat buruh menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya terkait pengawasan pelaksanaan upah minimum, perlindungan tenaga kerja outsourcing, hingga jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Selain itu, isu jam kerja yang melebihi ketentuan serta masih adanya perusahaan yang belum memenuhi standar kesejahteraan pekerja juga menjadi sorotan dalam diskusi tersebut.

Menanggapi hal tersebut, unsur Forkopimda menyatakan komitmen untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Aparat kepolisian menegaskan siap menindaklanjuti laporan pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS.

Dialog berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari peserta, mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah dan pekerja dalam mencari solusi bersama.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis, serta menjaga stabilitas dan pembangunan di Kalimantan Tengah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog konstruktif bersama seluruh elemen masyarakat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Red)