KONI Kalteng Gelar CdM Meeting Langkah Sukseskan Porprop XIII
Redaksi 
PALANGKA RAYA, detakkalteng.com – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Tengah tancap gas demi menyukseskan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIII Kalimantan Tengah yang akan digelar di Kotawaringin Barat tahun 2026.
Sebagai langkah krusial, KONI Kalteng resmi menjadwalkan pertemuan strategis Chef de Mission (CdM) Meeting pada 24 Januari 2026.
Pertemuan yang akan digelar di Aula Baparida, Palangka Raya ini menjadi jembatan antara tuan rumah (Kotawaringin Barat) dengan KONI kabupaten/kota serta perwakilan cabang olahraga. Fokus pembahasannya meliputi:
Panduan Baku (Technical Handbook), distribusi regulasi pertandingan untuk menjamin sportivitas dan meminimalisir perselisihan. Validasi peserta pendaftaran atlet dan ofisial yang ketat sesuai regulasi.
Kesiapan Infrastruktur, yang akan di sampaikan langsung tuan rumah Kobar progres renovasi venue dan kesiapan akomodasi bagi ribuan peserta.
Proteksi atlet, sosialisasi jaminan sosial bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Sebelum pertemuan besar pada tanggal 24 Januari, panitia pelaksana telah bergerak lebih awal.
Ketua Panlak Pra-CdM, Warda Roky, memimpin rapat internal di Aula KONI Kalteng untuk memantapkan koordinasi internal tim, Senin (19/1).
”Fokus utama kita adalah memastikan seluruh persiapan fisik dan teknis rampung sesuai jadwal. Porprov XIII harus menjadi standar baru prestasi olahraga di Kalimantan Tengah,” tegas Warda.
Wakil Ketua KONI Kalteng, Rasad Samuel, juga menambahkan bahwa rapat CdM ini sangat vital untuk menyelaraskan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, guna memastikan pesta olahraga terbesar di provinsi ini berjalan tanpa hambatan.
Melalui koordinasi ini, KONI Kalteng berkomitmen mewujudkan standar baru olahraga di Bumi Tambun Bungai melalui:
Sukses penyelenggaraan fasilitas mumpuni dan regulasi yang jelas. Sukses prestasi, Validasi atlet yang jujur, transparan, dan kompetitif. Sukses administrasi, Koordinasi selaras antara penyelenggara dan pemangku kebijakan atau pemerintah.(red).
