Tanggapan Dewan Terhadap Raperda APBD 2026: Fokus pada Pelayanan Publik dan Infrastruktur di Barito Utara

Muara Teweh, detakkalteng.com – Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR), H. Tajeri, menyoroti sejumlah persoalan penting terkait pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor pertanian dalam pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Utara, Senin (1/12/2025).

H Tajeri menegaskan bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik pada APBD 2026 mencapai Rp1.714.986.801.551, atau 52,664 persen dari total belanja daerah, yang diarahkan untuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, fasilitas kesehatan, serta sarana pendidikan hingga ke desa-desa.

Meski porsinya besar, ia mengingatkan seluruh dinas dan badan terkait untuk meningkatkan pengawasan agar kasus kekurangan volume pekerjaan tidak kembali terjadi.

Tajeri juga menyampaikan masih banyak sekolah di Barito Utara yang berada dalam kondisi tidak layak. Ruang belajar rusak, sarana seperti meja kursi, papan tulis, hingga WC sekolah masih jauh dari standar.

“Kami menemukan sekolah yang masuk pukul 08.00 dan pulang pukul 10.00. Bagaimana anak-anak kita bisa cerdas kalau seperti ini?” ujarnya.

Ia juga mendesak Dinas Pendidikan agar memperhatikan rumah guru dan penjaga sekolah yang tidak layak huni untuk segera diperbaiki.

Fraksi KIR juga menyoroti minimnya pelayanan kesehatan. Menurut H. Tajeri, masih ada Puskesmas yang tidak memiliki dokter, tenaga medis yang terbatas, fasilitas kesehatan yang kurang, hingga ruang kerja tanpa AC.

Selain itu, banyak Pustu jarang buka dengan berbagai alasan. Ia meminta Pemda melakukan penertiban agar pelayanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia juga merekomendasikan agar Pemkab menguliahkan dokter umum muda menjadi dokter spesialis dengan perjanjian kerja yang tegas, demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah.

Dalam urusan infrastruktur, H. Tajeri mengkritik lambannya penanganan jalan rusak dan jembatan di sejumlah kecamatan, desa, dan dusun. “Beberapa kali kami mengusulkan ke dinas, tetapi belum ditindaklanjuti. Ini fakta lapangan,” tegasnya.

Di sektor pertanian, keluhan petani mengenai langkanya pupuk dan harga yang mahal terus muncul saat anggota dewan melakukan kunjungan ke desa. Petani juga membutuhkan bibit sawit dan palawija untuk meningkatkan produksi.

Tajeri turut mempertanyakan nasib Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah lama dibangun namun belum berfungsi, padahal Perda terkait sudah ada. “Berapa banyak dana yang telah digelontorkan? RPH harus difungsikan segera agar dapat menambah PAD,” tegasnya.

Melalui pendapat akhir tersebut, Fraksi KIR berharap pemerintah daerah menjalankan APBD 2026 dengan serius dan penuh tanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Barito Utara. (Red)