Sekda Kapuas Hadiri Rakor Pelaksanaan Pengawasan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemda se-Kalteng melalui Zoom Meeting

detakkalteng.com, Kuala Kapuas –  Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Septedy didampingi Tim Evaluasi perencanaan dan penganggaran BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dan sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemkab Kapuas mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan pengawasan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 melalui Zoom Meeting, bertempat di Ruang Rapat Rujab Bupati Kapuas, Kamis (13/2/2025).

Rakor ini dipimpin Plh Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (Pemkumpol) Suharno didampingi Kepala Perwakilan BPKP Kaliamantan Tengah Ilham Nurhidayat di Ruang Rapat Bajakah Induk, LT. II Kantor Gubernur Kalteng.

Dalam sambutan pengantarnya, Plh. Sahli Pemkumpol Suharno menyampaikan Pemprov Kalteng mendukung terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se-Prov. Kalteng.

“Terima kasih karena sejak dini Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se Provinsi Kalimantan Tengah sudah diselenggarakan sehingga masing-masing perangkat daerah bisa membuat strategi seperti apa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 yang mana paling tidak akan mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya akan bermasalah di kemudian hari dengan meminimalisir sedemikian mungkin”, tutur Plh. Sahli Pemkumpol Suharno.

“Keuntungan dari entry meeting ini membuat kita semakin tahu akan aturan-aturan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2025”, imbuhnya.

Suharno menekankan agar setiap Perangkat Daerah di Pemprov Kalteng dan Kepala Daerah di kabupaten/kota agar dapat menindaklanjuti langkah-langkah yang diperlukan oleh Perwakilan BPKP Kalteng.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Ilham Nurhidayat dalam paparannya menyampaikan kualitas perencanaan dan penganggaran merupakan kunci penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif.

“Fokus evaluasi perencanaan dan penganggaran tidak hanya mengidentifikasi berapa nilai rupiah alokasi anggaran yang berpotensi tidak efektif dan tidak efisien. Namun juga memetakan pola permasalahan dan hambatan yang dihadapi pemda dalam perencanaan dan penganggaran daerah”, ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2025 difokuskan pada 5 (lima) sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan prevalensi stunting dan UMKM.

Ilham mengutarakan harapan kepada pemda untuk peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran dengan mengalokasikan anggaran berbasis kebutuhan daerah yang riil dalam mendukung pencapaian target pembangunan, mampu mengidentifikasi dan memetakan intervensi/program/kegiatan/belanja yang  dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan pembangunan sektoral serta meminimalisir silo dan ego sektoral perangkat daerah dan pola kerja sama dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan semakin jelas dan lebih akuntabel.

“Dokumen perencanaan pembangunan daerah benar-benar menjadi peta jalan pembangunan daerah yang realistis dan berbasis kinerja”, tandasnya.

Usai mengikuti Zoom Meeting, Sekretaris Daerah Septedy mengatakan bahwa tadi ada beberapa sektor prioritas yang nantinya akan dievaluasi dan dari situ nantinya akan dilihat Kabupaten Kapuas sudah sampai mana.

“Kemudian nanti akan direkomendasikan apa yang harus diperbaiki dalam rangka Perencanaan dan Penganggaran APBD tahun 2025 dan mulai besok Tim Evaluasi sudah mulai wawancara dengan Kepala OPD dan Kasubag Perencanaan,” ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Tim Evaluasi perencanaan dan penganggaran BPKP Provinsi Kalimantan Tengah tentang metode kerja yang akan dilakuakan adalah melakukan analisis atas asesi perencanaan yang sudah disampaikan kepada BPKP, kemudian melakukan wawancara serta konfirmasi dengan program kegiatan dan anggaran yang ada dalam asesi tersebut.

“Oleh karena itu kami dari Tim Evaluasi perencanaan dan penganggaran BPKP Provinsi Kalimantan Tengah memohon dukungan dari Kepala OPD sehingga kegiatan evaluasi perencanaan dan penganggaran ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya kami bisa memberikan kesimpulan yang tepat serta bisa memberikan rekomendasi dalam rangka untuk perbaikan perencanaan dan penganggran Pemerintah Kabupaten Kapuas,” pungkasnya. (AE)