Sekda Kapuas Buka Workshop Kebijakan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional

Kuala Kapuas, detakkalteng.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar kegiatan Workshop Kebijakan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Bapperida setempat, Senin (10/11/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas, Usis I Sangkai membuka secara resmi kegiatan yang diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kapuas, yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal serta perlindungan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah Kabupaten Kapuas.

Turut hadir perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Staf Ahli Bupati bidang KSDM Budi Kurniawan, Asisten ll ferry Nuah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Karolinae, para Camat, para Damang dan tokoh masyarakat.

Sekda Kapuas, Usis I Sangkai, dalam sambutannya menegaskan bahwa, keberadaan masyarakat hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan nilai budaya daerah.

Kearifan lokal dan pengetahuan tradisional adalah aset besar banidentita menjadi bagian dari identitas dan jati diri masyarakat.

“Pemerintah Kapuas berkomitmen untuk terus mendukung upaya pelestarian melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat adat,” ucapnya.

Sekda Kapuas ini menegaskan, pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat adat, dan instansi terkait dalam menjaga keharmonisan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Kita harus memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tetap memperhatikan aspek sosial dan ekologis.

Nilai-nilai kearifan lokal perlu di integrasikan dalam setiap langkah pembangunan agar tidak mengorbankan lingkungan maupun budaya masyarakat, tambah Sekda.

Sementara itu, Kepala DLHK Kapuas Karolinae, menyampaikan bahwa, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas daerah dalam menerapkan kebijakan berbasis kearifan lokal.

Melalui Workshop ini, kita ingin menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama agar pelaksanaan kebijakan masyarakat hukum adat benar- benar berjalan efektif dan berkelanjutan, imbuhnya. (AE)