Redaksi 
Muara Teweh, detakkalteng.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara menggelar kegiatan evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 sekaligus rapat koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tahun 2025. acara berlangsung di aula bapperda, rabu (01/10/2025), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Turut hadir dalam acara, ketua KPU barut, Perwakilan polres barut,perwakilan, TNI, Kepala Kesbangpol, pengadilan negeri, pengadilan agama, siswa/ siswi, serta tamu undangan lainya.
ketua kpu barito utara, siska dewi lestari, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
ia menegaskan bahwa agenda kali ini berbeda dari tahapan pilkada, karena proses penetapan hasil telah tuntas dan telah disampaikan ke dprd barito utara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan sidang paripurna.
“pelaksanaan pilkada telah selesai. kami sudah menyampaikan hasil penetapan ke dprd dan tinggal menunggu jadwal pelantikan bupati terpilih. namun, hal itu sudah bukan kewenangan kpu, melainkan pemerintah daerah dan pihak terkait,” ungkap siska.
kegiatan yang digelar bertepatan dengan peringatan hari kesaktian pancasila, menurutnya juga menjadi momentum refleksi atas nilai perjuangan para pahlawan.
“tanggal 1 oktober ini kita awali dengan upacara hari kesaktian pancasila, dan siang ini kita melaksanakan evaluasi. semua ini menjadi bentuk penghormatan dan tanggung jawab kita dalam menjaga demokrasi serta ideologi bangsa,” tambahnya.
siska menjelaskan, tujuan utama evaluasi adalah untuk mengumpulkan masukan dari seluruh pihak, mulai dari perwakilan kecamatan, organisasi masyarakat, mahasiswa, insan pers, hingga partai politik yang diharapkan turut berperan aktif. masukan tersebut, kata dia, tidak hanya terkait proses pemungutan suara ulang (psu), tetapi juga menyangkut seluruh tahapan pilkada, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara.
“kami ingin mendengar pengalaman dan catatan dari semua pihak. media, misalnya, dapat memberi masukan mengenai sosialisasi, sementara partai politik diharapkan memberikan pandangan terkait pencalonan dan kampanye. semua saran akan sangat berarti untuk perbaikan ke depan,” jelasnya.
selain evaluasi pilkada, rapat koordinasi juga membahas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (pdpb). siska mengakui bahwa pelaksanaan pdpb di barito utara baru bisa dimulai belakangan karena proses sengketa pilkada baru saja selesai, berbeda dengan daerah lain yang sudah memulainya sejak april atau mei lalu.
“walaupun pelaksanaan pilkada berikutnya masih lama, evaluasi dan pemutakhiran data ini penting agar kita memiliki pijakan yang lebih baik. semua catatan yang masuk akan kami sampaikan ke kpu provinsi dan kpu ri sebagai bahan perbaikan untuk penyelenggaraan demokrasi ke depan,” pungkasnya. (red).
