Detak Utama 
Palangka Raya, detakkalteng.com/ – Plt. Sekda Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalteng yang dilaksanakan di Aula Bapperida, Selasa (14/10/2025).
Rakor tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Herson B. Aden, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, para Kepala Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta Kepala Instansi Vertikal terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Leonard menegaskan bahwa tantangan pembangunan ekonomi daerah ke depan akan semakin berat. Pemerintah Pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalteng mencapai 5,60 persen pada tahun 2025, meningkat menjadi 6,03 persen pada 2026, dan hingga 7,3 persen pada 2029, guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun yang sama.
Tantangan itu makin berat di tengah kapasitas fiskal daerah yang semakin menurun, akibat pengurangan dana Transfer ke Daerah untuk efisiensi.
Menurutnya penurunan kapasitas fiskal daerah akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dengan alasan efisiensi. Namun, menurutnya, yang terjadi justru pergeseran anggaran dari daerah ke pusat.
“Efisiensi hanya berlaku bagi daerah, sementara di sisi lain pemerintah daerah dituntut tetap memenuhi target dan indikator pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah. Perbedaan basis pajak antar daerah menyebabkan ketimpangan, sehingga TKD menjadi tumpuan untuk mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan ekonomi.
Lebih lanjut, Leo mengingatkan bahwa Kalteng diberi mandat sebagai Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional, yang menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Tantangannya adalah bagaimana mendorong produksi pangan tanpa mengorbankan kawasan hutan, sementara revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng hingga kini belum disetujui.
“Kita dihadapkan pada dilema antara meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan, dengan kewajiban menjaga lingkungan untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030 dan Net Zero Emission 2060,” jelasnya.
Dalam konteks pembangunan daerah, Leo juga menilai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu dijadikan batu loncatan menuju industrialisasi, bukan sebagai tumpuan utama ekonomi jangka panjang. Ia menegaskan pentingnya hilirisasi dan pengembangan sektor manufaktur agar mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja secara lebih luas.
Ia menutup arahannya dengan ajakan untuk mengoptimalkan potensi fiskal dan anggaran daerah yang mencapai sekitar 33,9 triliun rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Dana Desa.
“Modal ini harus dikelola secara disiplin, sinergis, kolaboratif, dan inovatif agar benar-benar menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
