Plt Asisten Pemkesra Setda Kalteng Hadiri Diskusi Mekanisme Pemantauan Kebijakan Program MBG

Palangka Raya, detakkalteng.com – Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Kalteng Herson B. Aden mewakili Plt. Sekda menghadiri Diskusi Mekanisme Pemantauan Kebijakan Program MBG di Neo Palma Hotel Palangka Raya, Senin (17/11/2025).

Acara tersebut turut dihadiri oleh para pimpinan Badan Gizi Nasional, unsur pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, akademisi, serta Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Kalteng.

Dalam pemaparannya, Herson mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dua dampak besar sekaligus, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat ekonomi daerah melalui perputaran rantai pasok pangan lokal.

Menurutnya, kontribusi daerah sangat penting untuk mendukung target pemerintah pusat yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada tahun 2029 sebagai bagian dari agenda menuju Indonesia Emas 2045.

“Target tersebut hanya dapat dicapai melalui kontribusi nyata dari seluruh daerah, termasuk Kalimantan Tengah,” tutur Herson.

Herson menjelaskan, hadirnya Program MBG membuka peluang besar bagi petani, nelayan, UMKM pengolahan pangan, koperasi, hingga berbagai pelaku ekonomi lainnya. Kebutuhan harian sekolah terhadap beras, telur, ayam, ikan, sayuran, dan produk pangan olahan menciptakan permintaan yang stabil dan mampu menggerakkan ekonomi lokal. Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi program di Kalimantan Tengah memiliki tantangan tersendiri. Karakter wilayah yang luas, jumlah penduduk yang tersebar, serta jarak antardesa yang dipisahkan sungai, hutan, dan rawa membuat distribusi pangan ke sekolah-sekolah tidak selalu mudah.

Menurutnya, selain jarak sekolah yang berjauhan, akses antarwilayah yang berbeda-beda turut memengaruhi kelancaran program. Di perkotaan, akses darat cukup memadai, namun banyak desa terpencil masih bergantung pada transportasi sungai, jalan tanah, hingga jalur yang sangat dipengaruhi cuaca. Kondisi ini menyebabkan biaya logistik tinggi dan distribusi membutuhkan waktu lebih lama. Di sisi lain, keterbatasan jaringan komunikasi di beberapa wilayah juga berdampak pada proses pelaporan dan pemantauan program secara real-time.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemprov Kalteng menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya memperkuat regulasi daerah dengan menempatkan Program MBG sebagai prioritas pembangunan dalam RPJMD dan RKPD serta mengoptimalkan koordinasi lintas OPD seperti Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Perdagangan, Koperasi dan UMKM untuk memastikan implementasi berjalan terintegrasi serta membangun ekosistem rantai pasok lokal, melibatkan petani, UMKM, koperasi, dan BUMDes sebagai penyedia bahan pangan utama.

Selain itu, Pemprov merancang sejumlah solusi teknis untuk mengatasi persoalan geografis, antara lain pertama, pembentukan hub distribusi komoditas pada zona-zona strategis untuk memotong rantai pasok menuju desa terpencil. Kedua, pemberdayaan koperasi desa dan BUMDes sebagai penyedia bahan pangan utama bagi sekolah. Ketiga, penggunaan moda transportasi yang sesuai kondisi wilayah seperti perahu motor, kendaraan roda tiga, dan cold box portable. Keempat, peningkatan pemetaan digital aksesibilitas sekolah terpencil agar perencanaan distribusi dapat dilakukan lebih tepat.

“Meski dihadapkan pada tantangan geografis, Herson tetap optimis Program MBG dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah. Konsistennya permintaan pangan dari sekolah-sekolah diyakini mampu mendorong produksi komoditas lokal, memperluas pasar bagi petani dan UMKM, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor distribusi dan pengolahan pangan”, ungkapnya.

Herson berharap kegiatan uji petik yang digelar kali ini dapat menghasilkan instrumen pemantauan dan evaluasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. (Red)