Redaksi 
Puruk Cahu, detakkalteng.com – Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kondusivitas wilayah, terlebih dalam situasi yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.
Dalam rapat koordinasi (rakor) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) yang berlangsung pada Jumat (4/7/2025), Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencegah konflik terbuka antara masyarakat dan perusahaan.
Rakor yang digelar di Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mura ini membahas penanganan permasalahan sosial antara seorang warga dengan pihak salah satu perusahaan, yang belakangan menjadi sorotan karena dinilai berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.
Dalam sambutannya, Rahmanto menekankan bahwa pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah sosial dalam menjaga kondusivitas wilayah.
“Pemerintah Daerah hadir sebagai fasilitator agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang merugikan masyarakat maupun perusahaan,” tegas Rahmanto.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Murung Raya, Nizam Chandrapati, menambahkan bahwa langkah preventif untuk mencegah konflik sosial secara lebih dini melalui pendekatan mediasi.
“Kita mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mendorong semua pihak untuk menahan diri demi kebaikan bersama,” ujarnya.
Rakor diakhiri dengan tercapainya kesepakatan antara semua pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan secara damai.
Dengan menahan diri dan mengutamakan kepentingan bersama, semua pihak diharapkan dapat menjaga stabilitas di wilayah Kabupaten Murung Raya. (Red)
