Redaksi 
Gubernur Kalteng melakukan joging sore sebulum melakukan pertemuan bersama insan pers
Palangka Raya, detakkalteng.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dipastikan tidak akan mengganggu jalannya pembangunan maupun kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemprov tetap memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran dalam silaturahmi dan dialog bersama pimpinan organisasi pers dan wartawan di Halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Sabtu (31/1/2026) sore.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran difokuskan pada pengeluaran yang dinilai masih dapat diminimalisir, tanpa menyentuh sektor pelayanan langsung kepada masyarakat.
Efisiensi, kata dia, dilakukan terhadap sejumlah pos belanja operasional, seperti pelaksanaan rapat di luar kantor atau hotel, pengadaan alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, serta pengeluaran lain yang dianggap masih bisa ditunda.
“Pembangunan tetap harus berjalan. Pendidikan dan kesehatan adalah prioritas. Efisiensi ini bukan untuk menghambat, tapi untuk menata kembali pengeluaran agar lebih tepat sasaran,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menurunkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah provinsi tetap berkewajiban hadir dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat, meski dalam kondisi keuangan yang terbatas.
“Walaupun anggaran terbatas, pemerintah tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegas Gubernur.
Selain sektor pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur juga disebut masih menjadi perhatian Pemprov Kalteng. Namun, realisasinya disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.“Untuk infrastruktur tetap kami upayakan, meskipun belum bisa maksimal di semua wilayah,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menegaskan komitmen Pemprov Kalteng dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu.
“Jika ada masyarakat yang sakit dan benar-benar tidak mampu, pemerintah akan memberikan jaminan,” ujarnya.
Di bidang perlindungan sosial, Agustiar menyampaikan bahwa bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat tetap dilaksanakan, bahkan intensitasnya bisa lebih dari lima kali dalam setahun. Bantuan tersebut tidak hanya berupa pangan, tetapi juga bantuan uang tunai. Selain itu, insentif bagi RT, RW, pemuka agama, dan tokoh masyarakat juga tetap dialokasikan meski terbatas.
Menutup arahannya, Gubernur menyampaikan kabar baik mengenai inovasi layanan publik terbaru.
“Kami juga akan meluncurkan Kartu Huma Betang. Jadi, meskipun di tengah efisiensi anggaran, program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah akan terus kami optimalkan,” pungkas Agustiar.
Kegiatan dialog dan silaturahmi tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung dan seluruh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalteng. Hadir pula pimpinan serta perwakilan organisasi pers di Kalimantan Tengah, di antaranya PWI, IJTI, AMSI, SPS, IPJI, SPRI, AWPI, AJV, serta insan pers dari berbagai media yang tergabung dalam organisasi pers.
Melalui forum tersebut, Pemprov Kalteng menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik, meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran. (Red)
