Redaksi 
Palangka Raya, detakkalteng.com – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (21/10/2025).
Turut mendampingi Bupati Barut, plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PUPR, Kepala Badan pengelola dan pendapatan daerah (BPPD), serta unsur jajaran pemerintah daerah Barito Utara.
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dan dihadiri Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, bupati/wali kota se-Kalteng, pejabat daerah, dan pimpinan perusahaan pertambangan.
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran menyoroti penurunan Dana Transfer dari pusat selama 8 bulan kepemimpinannya, yang berdampak pada penerimaan daerah. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya langkah nyata dan terukur melalui sinergi dengan sektor strategis seperti pertambangan untuk memperkuat basis pendapatan daerah.
“Semua pihak harus bersinergi mendukung visi pembangunan Kalteng yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat Dayak dan seluruh warga Kalteng menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Gubernur meminta perusahaan pertambangan mematuhi kewajiban pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (berplat KH), Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selain itu, perusahaan diminta membeli BBM melalui Wajib Pungut (WAPU) resmi Kalteng, memprioritaskan tenaga kerja lokal, menjalankan program CSR yang bermanfaat, menggunakan kendaraan berplat KH, menggunakan material galian C berizin, membuka rekening di Bank Kalteng, serta melaporkan data alat berat secara berkala.
“Pembangunan daerah harus menyeluruh, tidak hanya memperbaiki infrastruktur seperti jalan, tetapi juga memperkuat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,” tegas Gubernur.
Ia juga menginstruksikan bupati/wali kota untuk tegas menegakkan aturan pajak dan membentuk Satgas Optimalisasi PAD dengan dukungan anggaran dan sarana operasional. Gubernur menyatakan siap mendukung penuh upaya tersebut.
Menanggapi hal itu, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara siap menindaklanjuti arahan Gubernur dengan langkah konkret di lapangan.
“Kami akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan instansi teknis untuk memastikan potensi PAD di sektor pertambangan dapat dimaksimalkan secara transparan dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga berkomitmen meningkatkan pengawasan serta mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak dan lingkungan,” ujar Shalahuddin.
Bupati juga menambahkan bahwa optimalisasi PAD bukan hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang menciptakan tata kelola pertambangan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin pembangunan di Barito Utara tidak hanya menambah angka PAD, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat dan menjaga kelestarian alam daerah,” tambahnya.
Rakor ini menghasilkan beberapa poin penting, di antaranya, Kepastian hukum dan disiplin kepatuhan dalam pelaporan serta kewajiban fiskal perusahaan, Sinergi lintas sektor dan akselerasi penerimaan PAD, Transformasi digital dan penguatan tata kelola berbasis GIS dan e-PAD, Komitmen dunia usaha terhadap kewajiban daerah dan tanggung jawab sosial, Kemandirian ekonomi daerah yang sejalan dengan kelestarian lingkungan.
Di akhir agenda Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran menyerahkan secara simbolis hibah sarana prasarana pengelolaan sampah, kepada bupati/ wali kota se-provinsi kaliamantan tengah berupa, dam truck, trak armrol, kompektor, road sweper, kountainer sampah, willouder, mesin pusat daur ulang, mesin rdf dan ekskapator mini.
Rapat ini menegaskan kesepahaman bahwa optimalisasi PAD sektor Pertambangan bukan hanya kewajiban fiskal, tetapi komitmen moral dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Kalteng yang Maju, Berkah, dan Bermartabat.
Melalui sinergi, digitalisasi, disiplin kepatuhan, serta keberpihakan terhadap masyarakat dan lingkungan, Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota bertekad memperkuat fondasi ekonomi daerah menuju kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. (Red)
