Pemkot Palangka Raya Lakukan Pemetaan Kebutuhan Jumlah Pegawai Non ASN

Dokumentasi. Peserta mengikuti tes CPNS di Kota Palangka Raya. (ANTARA/Rendhik Andika)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah memetakan kebutuhan pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN), sebagai tindak lanjut surat dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Pemetaan ini kami lakukan secara terperinci sebagai panduan dalam pelaksanaan Kepmen tersebut. Pemetaan ini juga untuk melihat kebutuhan pegawai di luar tenaga ASN,” kata Sekda Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu di Palangka Raya, Selasa 23 Agustus 2022.

Dia menerangkan, sampai akhir Juni 2022 tercatat 1.852 pegawai di lingkup Pemerintah “Kota Cantik” merupakan pegawai tenaga kontrak atau Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Terdiri dari 764 tenaga administrasi dan 111 tenaga kesehatan serta 977 PTT atau honorer terdiri dari pramu kebersihan, pramu bakti, pramu taman, sopir, ajudan dan petugas keamanan yang akan diperpanjang pada periode Juli-September 2022.

BACA JUGA:   Dandim Palangka Raya Siap Dukung Penuh Pencegahan Karhutla

Anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk membayar tenaga kontrak itu senilai Rp52 miliar lebih.

Pihaknya pun berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat karena pihaknya masih memerlukan tenaga kontrak atau PTT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Hera mengatakan, jika seluruh PTT dihapuskan atau ditiadakan maka akan berdampak pada terganggunya pemerintahan, bertambahnya pengangguran, meningkatnya kemiskinan, daya beli berkurang, meningkatnya masalah sosial kemasyarakatan dan sebagainya.

Pihaknya pun berupaya mengusulkan formasi Calon ASN dengan usulan penambahan nilai afirmasi bagi PTT yang mengabdi lebih dari 10 tahun dan diutamakan dengan usia mendekati pensiun.

Kemudian melakukan mengurangi PTT secara bertahap sampai 2023. Bekerjasama dengan lembaga ketenagakerjaan untuk mengakomodasi PTT yang memiliki kompetensi untuk disalurkan ke perusahaan.

Selain itu juga membuat program pembinaan kewirausahaan dan kegiatan UMKM bagi PTT bagi yang tidak disalurkan ke perusahaan. Untuk tenaga alih daya dilakukan secara swakelola oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

BACA JUGA:   Gubernur Kalteng Cup Road Race Road To UCI MTB Ajang Mempererat Silaturahmi dan Sinergitas

Pihaknya pun berupaya mengusulkan formasi Calon ASN dengan usulan penambahan nilai afirmasi bagi PTT yang mengabdi lebih dari 10 tahun dan diutamakan dengan usia mendekati pensiun.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palangka Raya Fauzi Rahman menambahkan, saat ini pemerintah kota setempat membentuk tim untuk melakukan verifikasi data pegawai kontrak.

Tiga tugas tim tersebut yakni melakukan verifikasi berkas, persyaratan dan verifikasi pembayaran honorarium PTT serta advokasi sesuai dengan surat edaran Menpan RB.

Kemudian memeriksa, memverifikasi berkas PTT serta menyusun langkah-langkah strategis dalam penanganan pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

“Harapannya seluruh PTT yang digaji bersumber dari APBD dapat masuk database di BKN dan berhak untuk mengikuti seleksi ASN sesuai aturan ketentuan yang berlaku,” katanya.

(ANTARA)

(Visited 1 times, 1 visits today)